Tekankan Akuntabilitas Anggaran, Kapolres Blora Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi DIPA 2026
BLORA – Kepolisian Resor (Polres) Blora menggelar sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 serta penandatanganan Pakta Integritas di Aula Aryaguna Mapolres Blora, Senin (19/1/2026). Langkah ini dilakukan guna menjamin transparansi dan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran di lingkungan kepolisian setempat.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan yang dihadiri oleh Wakapolres Kompol Slamet Riyanto, S.H., M.H., para Pejabat Utama (PJU), serta Kapolsek jajaran. Dalam arahannya, Kapolres menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara harus berlandaskan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
“Anggaran harus disusun dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel untuk memastikan capaian sasaran yang optimal. Selain itu, setiap satuan kerja (Satker) wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala,” tegas AKBP Wawan Andi Susanto.
Orang nomor satu di Polres Blora tersebut juga menyoroti pentingnya komitmen seluruh satuan fungsi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sinergi antarbagian, khususnya dengan Bagian Perencanaan (Bagren), menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
Sementara itu, Kabagren Polres Blora AKP Putoro Rambe, S.H., dalam paparannya mengungkapkan adanya penyesuaian signifikan pada pos anggaran tertentu. Salah satu poin krusial adalah efisiensi biaya listrik, di mana alokasi tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp 242.080.000, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 740.000.000.
“Mengingat alokasi anggaran listrik yang sangat terbatas tahun ini, kami meminta seluruh anggota Satfung dan Polsek jajaran untuk melakukan penghematan penggunaan listrik di ruang kerja masing-masing secara maksimal,” ujar AKP Putoro Rambe.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para pejabat kepolisian sebagai wujud komitmen moral dan profesional dalam penggunaan anggaran negara. Diharapkan, sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman teknis terkait reviu RKA-K/L serta mendorong transparansi dalam mendukung reformasi birokrasi Polri.
