Polisi Blora Imbau Warga Tidak Kibarkan Bendera Bajak Laut saat HUT RI, Ini Alasannya
BLORA – Kepolisian Sektor (Polsek) Cepu, Kabupaten Blora, mengingatkan warga untuk tidak mengibarkan bendera fiktif seperti simbol bajak laut dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-80.
Tindakan ini dinilai melanggar hukum dan berpotensi dikenakan sanksi pidana. Imbauan ini disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Ngroto, Bripka Kartono, saat menghadiri rapat persiapan HUT RI di Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat pada Minggu (3/8).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Lurah Ngroto, Babinsa, serta perwakilan tokoh masyarakat dan panitia, Bripka Kartono menyampaikan pesan-pesan penting terkait ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas).
“Kami mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Namun, kami juga menghimbau agar warga tidak terprovokasi dengan fenomena di media sosial untuk mengibarkan bendera atau simbol fiktif seperti One Piece,” ujar Bripka Kartono.
Ia menegaskan bahwa pengibaran bendera selain Merah Putih dalam konteks peringatan kemerdekaan dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap simbol negara.
“Mengibarkan bendera selain Sang Saka Merah Putih, apalagi yang fiktif, dapat merendahkan simbol negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 24 dan 57, setiap orang yang merusak, menghina, atau menyalahgunakan lambang negara dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta,” tegas Bripka Kartono.
Selain memberikan imbauan tersebut, Bripka Kartono juga mengajak seluruh panitia yang sudah terbentuk untuk bertanggung jawab pada seksi masing-masing, saling membantu, dan menguatkan agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI berjalan sukses dan lancar. Ia juga meminta panitia untuk selalu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat menjelang pelaksanaan lomba agar kegiatan dapat berjalan aman dan kondusif.
Bripka Kartono menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara panitia dengan pihak kepolisian dan TNI sangat penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama perayaan.
